IMM Pekalongan Raya Tolak Wacana Kenaikan Tunjangan DPR: “Demokrasi Bukan Investasi Kursi, Tapi Amanah Rakyat”
PEKALONGANMU.COM , Pekalongan, 22 Agustus 2025 — Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang kembali mencuat usai pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2026 memantik kritik dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa. Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Pekalongan Raya, Muhammad Haidar, menyampaikan penolakannya secara tegas.
“Demokrasi tidak boleh dipersempit hanya menjadi ruang transaksi. Ketika kursi DPR dianggap sebagai investasi yang harus balik modal, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban dari ongkos politik yang mahal,” ujar Haidar dalam pernyataannya, usai mengikuti Akademi Politik DPP IMM di Surakarta.
Menurut Haidar, alasan tingginya biaya politik tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menaikkan kesejahteraan finansial wakil rakyat. Ia menilai bahwa persoalan utama DPR bukan terletak pada besaran gaji atau tunjangan, melainkan pada kualitas moral, akuntabilitas, dan integritas para anggota legislatif.
“Pengalaman belajar politik berkemajuan di Surakarta semakin memperkuat keyakinan saya bahwa yang dibutuhkan bukan tambahan tunjangan, tapi perbaikan karakter dan komitmen terhadap rakyat,” tegasnya.
Haidar juga menyoroti dampak anggaran negara yang akan semakin terbebani jika tunjangan DPR dinaikkan. Ia menyebut bahwa alokasi APBN seharusnya diprioritaskan untuk sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa.
“Rakyat sedang berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang melonjak, akses kesehatan yang terbatas, dan minimnya lapangan kerja. Di saat seperti ini, wakil rakyat justru sibuk memikirkan kesejahteraan pribadi. Ini adalah ironi demokrasi,” jelasnya.
IMM Pekalongan Raya juga mengingatkan tentang efek domino dari politik berbiaya tinggi, seperti maraknya praktik korupsi, dominasi oligarki, dan hilangnya loyalitas wakil rakyat terhadap konstituen.
“Kami mendesak DPR untuk lebih fokus pada reformasi politik. Transparansi dana kampanye, pembatasan biaya politik, dan penguatan kaderisasi partai harus menjadi prioritas,” kata Haidar.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa IMM Pekalongan akan terus mengawal isu ini bersama masyarakat. “Demokrasi bukan tentang siapa yang punya modal paling besar untuk membeli kursi kekuasaan, tapi tentang siapa yang siap mengemban amanah rakyat dengan integritas,” pungkasnya.
