Bendera “One Piece” sebagai Simbol Protes Melawan Kemapanan Demokrasi Sudut Pandang Demonstrasi di Indonesia dan Nepal

Bendera “One Piece” sebagai Simbol Protes Melawan Kemapanan Demokrasi Sudut Pandang Demonstrasi di Indonesia dan Nepal

Oleh: R. Kurniawan Dwi Septiady (Dosen Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan)

Ketika Fiksi Berjumpa Realitas Politik

Dalam dunia modern, simbolisme memainkan peran krusial dalam gerakan sosial dan politik. Berbagai objek—dari bunga hingga bendera—telah digunakan untuk menyampaikan pesan, menyatukan massa, dan menentang otoritas. Salah satu fenomena menarik yang muncul belakangan ini adalah penggunaan bendera kru Topi Jerami dari serial anime populer One Piece sebagai simbol protes.

Awalnya dikenal sebagai elemen hiburan, bendera bajak laut ini kini berevolusi menjadi lambang perlawanan, terutama dalam konteks perjuangan demokrasi. Bendera tersebut menampilkan tengkorak dengan topi jerami ikonis, simbol kebebasan, petualangan, dan persahabatan dalam dunia manga dan anime karya Eiichiro Oda. Di balik visualnya yang sederhana, bendera ini merepresentasikan perjuangan para karakter melawan ketidakadilan, korupsi, dan sistem kekuasaan yang opresif. Kapten Monkey D. Luffy dan krunya berlayar demi kebebasan mutlak, menolak tunduk pada pemerintah dunia yang korup.

Transformasi bendera One Piece menjadi simbol protes dapat dilihat dalam sejumlah gerakan pro-demokrasi di Asia, terutama di Thailand. Pada tahun 2020, saat demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi monarki dan pemerintahan, bendera ini mulai muncul di tengah kerumunan. Para pengunjuk rasa mengibarkannya bersama bendera nasional dan spanduk lainnya, mengirimkan pesan bahwa mereka adalah “bajak laut” yang berjuang untuk keadilan dan kebebasan.

Efektivitas bendera One Piece sebagai simbol protes terletak pada beberapa faktor:

Identitas Bersama

Serial ini memiliki basis penggemar global yang sangat besar. Menggunakan simbol dari One Piece menciptakan rasa solidaritas dan identitas kolektif di antara para pengunjuk rasa, terlepas dari latar belakang sosial atau politik mereka.

Pesan yang Jelas

Bendera ini secara inheren mewakili perjuangan melawan tirani dan pencarian kebebasan. Di Indonesia, aksi pengibaran bendera ini terlihat dalam demonstrasi menentang DPR RI dan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai senjata pemberantasan korupsi. Meski demikian, para demonstran tetap mengibarkan Merah Putih sebagai simbol cinta tanah air. Artinya, mereka tidak ingin mengganti negara atau bendera pusaka, melainkan memprotes elite penguasa yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan korupsi.

Resonansi Emosional

Bagi para penggemar, bendera ini membangkitkan nostalgia dan ikatan emosional yang kuat. Mengibarkannya di tengah protes bukan hanya tindakan politik, tetapi juga pernyataan pribadi yang penuh makna.

Meskipun simbolisasi ini mirip di berbagai negara yang menyuarakan protes terhadap lembaga perwakilan, hasil dan penanganannya berbeda-beda. Di Indonesia, penggunaan bendera ini dilarang keras dan kerap disamakan dengan aksi makar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Padahal, dalam berbagai kesempatan, kita sering melihat bendera komunitas di pertandingan sepak bola, konser musik, maupun pertemuan organisasi.

Ketakutan terhadap makar tersebut tampak berlebihan. Ketakutan ini muncul dari dominasi politik yang selama ini digenggam oleh penguasa, kemudian diprotes oleh generasi milenial—populasi terbesar dalam pemilu saat ini. Aksi massa yang sempat merebak di Indonesia dan Nepal membuahkan hasil berbeda. Di Indonesia, efektivitasnya terbatas, sementara di Nepal berhasil menggulingkan rezim.

Mengapa hal ini terjadi? Di Nepal, gerakan tersebut tampak lebih murni dan sesuai dengan karakter One Piece itu sendiri. Hal ini tercermin saat massa berhasil menerobos gedung pemerintahan, membongkar brankas uang, dan menyebarkannya ke jalanan dari lantai atas. Menariknya, massa demonstran tampak acuh terhadap uang tersebut karena tujuan utama mereka adalah memprotes pemerintahan korup, bukan merampas kekayaan.

Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana demonstrasi sering diwarnai aksi penjarahan terhadap barang dan fasilitas umum, yang berujung pada tindakan menjual demi mendapatkan uang. Akibatnya, tujuan utama aksi tersebut gagal mendapatkan dukungan masyarakat, apalagi jika aksi tersebut disinyalir terpengaruh minuman keras.

Jalan panjang menuju kemapanan berpikir tentang demokrasi sebagai pilihan mayoritas rakyat Indonesia akan terus menjadi wacana, seiring dinamika politik yang berkembang baik di lingkungan internal maupun internasional. Semoga protes-protes tersebut menjadi pengingat bagi para elite penguasa bahwa perilaku mereka diawasi oleh rakyat, dan pada titik tertentu, rakyat akan melawan dominasi kekuasaan jika dianggap tidak adil.

Sebagaimana tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, pernah berkata:

“Tidak mudah suatu bangsa melepaskan diri dari racun ketakutan yang telah mengakar, namun keberanian akan bangkit karena takut bukanlah sifat manusia yang beradab.”

Referensi:

– From Pirates to Protesters: ‘One Piece’ Fans and the Fight for Democracy – The Washington Post

– How ‘One Piece’ Became a Symbol of Protest in Thailand – Coconuts Bangkok

– The Role of Anime and Manga in Political Protest – The Diplomat

– Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan