Berita

Lindungi Aset Muhamamdiyah dari Sengketa, BPN Kabupaten Pekalongan Serahkan Sertifikat Wakaf di GDM Kajen

muhammadiyahpekalongan.or.id I KAJEN – Penyerahan sertifikat wakaf resmi dari BPN ke PDM Pekalongan wujudkan kepastian hukum pengelolaan lahan dakwah dan sosial Muhammadiyah. Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalongan menggelar silaturahmi sekaligus dialog strategis bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM), Kajen, pada Selasa (10/11/2026). Momentum ini ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf secara resmi dari BPN kepada pihak PDM guna memperkuat kepastian hukum aset persyarikatan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran PDM Kabupaten Pekalongan, perwakilan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Kabupaten Pekalongan, serta tim teknis BPN Kabupaten Pekalongan.

Pengamanan Aset dan Tertib Administrasi Digital

Perwakilan PDM Kabupaten Pekalongan, Sulistiyono, menegaskan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi pijakan penting untuk memastikan seluruh tanah wakaf yang dikelola Muhammadiyah memiliki legalitas hukum yang sah.

“Muhammadiyah siap berkolaborasi penuh dengan program-program BPN. Legalitas yang kuat memberikan rasa aman bagi para pengelola aset dan memastikan kemanfaatannya bagi masyarakat luas dapat berjalan optimal,” ujar Sulistiyono.

Baca Juga  Reviving the Language of Revelation: Seminar Internasional Bahasa Arab dan Masa Depan Pendidikan Islam

Sementara itu, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) PDM Kabupaten Pekalongan, H. Sujud, mengimbau seluruh pengurus PCM agar segera mengalihkan kepemilikan tanah wakaf atas nama pribadi menjadi atas nama persyarikatan. Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pendataan inventarisasi fisik dan administrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM).

Penyerahan sertifikat wakaf resmi dari BPN ke PDM Pekalongan

Sosialisasi Kemudahan Prosedur Sertifikasi

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BPN Kabupaten Pekalongan, Setiawan, memaparkan sosialisasi teknis mengenai tata cara dan persyaratan sertifikasi tanah wakaf. Pihak BPN menekankan bahwa kejelasan batas bidang fisik dan kelengkapan berkas administrasi menjadi kunci utama untuk menghindari potensi konflik atau sengketa lahan di masa mendatang.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button