Muhammadiyah Ambil Peran di Garda Depan Penanggulangan Bencana

MUHAMMADIYAHPEKALONGAN, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berhenti pada penyampaian dukacita setiap kali terjadi bencana, tetapi secara konsisten hadir di garda depan dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pelantikan Direksi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping di RS PKU Muhammadiyah Gamping pada Rabu (17/12), saat menyinggung respons Muhammadiyah terhadap bencana di sejumlah wilayah, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Haedar menjelaskan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Menurutnya, fase pemulihan pascabencana sering kali memerlukan waktu panjang dan tidak semua pihak mampu bertahan hingga tahap tersebut.

“Di setiap bencana, kami terus melangkah memberi apa yang bisa kami lakukan, dari penanganan darurat sampai longterm dalam rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kerja kemanusiaan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena itu, Muhammadiyah selalu membangun kerja sama dengan pemerintah melalui BNPB, TNI, Polri, serta kekuatan masyarakat sipil yang bergerak dalam semangat kerelawanan dan filantropi. Sinergi tersebut, menurutnya, menjadi kunci untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

Haedar mengakui bahwa dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki tingkat keparahan yang berbeda, namun seluruh wilayah tersebut sama-sama diliputi duka. Banyak warga kehilangan anggota keluarga, rumah, bahkan kampung halaman, sehingga membutuhkan langkah bersama yang terorganisasi.

Dalam konteks ini, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah bergerak tanpa membawa kepentingan politik. Fokus utama adalah ikhtiar kemanusiaan. Persoalan sebab-sebab bencana dan kebijakan nonkebencanaan, menurutnya, dapat dibahas setelah kebutuhan darurat masyarakat terpenuhi.

Ia mengibaratkan penanganan bencana seperti musibah dalam keluarga. Prioritas utama adalah menolong korban terlebih dahulu, bukan memperdebatkan penyebabnya.

“Maka ketika pemerintah menetapkan kebijakan, kita ikuti mekanisme yang ada. Menetapkan bencana nasional itu tidak sederhana,” ujarnya.

Haedar juga menyampaikan pengalamannya bersama tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan konsolidasi cepat ke Aceh, Medan, dan Padang dalam satu hari. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan agar ketiga wilayah dapat mengoptimalkan peran masing-masing dalam penanggulangan bencana, khususnya melalui pengorganisasian Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan potensi Muhammadiyah lainnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu mengedepankan perencanaan yang matang dengan memilah agenda penanganan darurat serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tanpa perencanaan yang baik, semangat besar di awal dikhawatirkan justru melemah ketika memasuki fase pemulihan jangka panjang.

“Kalau semua direncanakan dan dikerjakan bersama, sebenarnya semua bisa kita lakukan,” katanya.

Haedar berharap pemerintah pusat semakin sigap dalam konsolidasi dan koordinasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi dan membutuhkan respons cepat. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dan kuat dalam menghadapi berbagai bencana, yang seharusnya menjadi modal penting dalam penanganan ke depan.

“Muhammadiyah insyaallah akan menjadi kekuatan yang bertahan dan berbuat bersama seluruh komponen bangsa, bukan hanya dalam menghadapi bencana, tetapi juga dalam membangun bangsa,” tegasnya.

Haedar menginstruksikan warga Muhammadiyah untuk aktif berbagi, baik secara institusi maupun pribadi. Ia mendorong mobilisasi dana dan relawan sesuai dengan protokol yang berlaku, sebagai wujud nyata kepedulian.

“Berbuat dan berbagi itu tidak gampang, tapi itulah yang harus kita lakukan. Jangan hanya menganalisis di media sosial,” ujarnya.

Gerakan pengumpulan dana dan dukungan kemanusiaan Muhammadiyah diharapkan dapat terus diperkuat, terutama untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak mudah bagi masyarakat yang kehilangan rumah, lahan, dan tempat tinggal akibat bencana.