Tragedi di Pengungsian Dupantex, IMM Pekalongan Desak Pemda Kabupaten Pekalongan Benahi Total Penanganan Banjir

muhammadiyahpekalongan.or.id , Pekalongan, 9 Februari 2026 – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan mendesak Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pembenahan total dalam penanganan banjir, menyusul meninggalnya seorang warga lanjut usia di pengungsian Dupantex. Peristiwa ini terjadi di tengah banjir yang melanda wilayah Pekalongan sejak 17 Januari 2026 dan belum sepenuhnya surut.

IMM Pekalongan menilai tragedi tersebut menjadi alarm serius atas lemahnya mitigasi bencana dan perlindungan kelompok rentan. Kondisi pengungsian yang terbatas, layanan kesehatan yang belum optimal, serta lamanya masa tanggap darurat dinilai memperparah situasi masyarakat terdampak.

Ketua PC IMM Pekalongan, Muhammad Haidar, menyampaikan duka mendalam sekaligus menegaskan perlunya evaluasi total. “Korban jiwa di pengungsian menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi sekadar respons darurat. Harus ada langkah struktural, ilmiah, dan berkelanjutan,” ujarnya.

IMM Pekalongan mendorong pemerintah daerah menghadirkan solusi konkret, tidak hanya bantuan logistik, tetapi juga inovasi kebijakan berbasis sains dan teknologi. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:

1. Penerapan modifikasi cuaca (pengelolaan awan) saat curah hujan ekstrem bekerja sama dengan BMKG dan lembaga riset,

2. Pembangunan kolam retensi dan sistem drainase terpadu,

3. Normalisasi sungai secara berkelanjutan,

4. Penataan tata ruang berbasis mitigasi bencana,

5. Serta sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Menurut IMM Pekalongan, teknologi modifikasi cuaca dapat menjadi solusi taktis jangka pendek untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan banjir, sementara pembenahan tata kelola lingkungan menjadi solusi jangka panjang yang tidak bisa ditunda.

IMM Pekalongan juga menekankan pentingnya peningkatan standar pengungsian yang lebih manusiawi, terutama bagi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan, dengan memastikan ketersediaan layanan kesehatan, sanitasi, serta distribusi logistik yang cepat dan merata.

“Tragedi Dupantex harus menjadi titik balik. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dibutuhkan roadmap penanggulangan banjir yang jelas, terukur, dan berani memanfaatkan teknologi,” tegas Haidar.

IMM Pekalongan menyatakan siap mengawal kebijakan tersebut serta terlibat dalam gerakan kemanusiaan dan advokasi publik agar penanganan banjir di Pekalongan tidak lagi berulang tanpa solusi nyata.