Produksi Beras dan Jagung Meningkat, DPR RI Abdul Kharis: Kedelai Masih Jadi PR

muhammadiyahpekalongan.or.id , Surakarta, 6 Desember 2025 — Kebijakan pemerintah untuk menahan impor beras dan jagung mulai menunjukkan hasil positif. Dua komoditas pangan utama tersebut mengalami peningkatan produksi yang signifikan, memberikan harapan baru bagi petani dan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Namun, kemandirian produksi kedelai masih menjadi tantangan besar.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dalam Dialog Swasembada Beras dan Ketahanan Pangan yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-2 Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Sabtu (6/12), di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

“Saat ini dari proyeksi kebutuhan beras sekitar 34 juta ton, sudah terpenuhi sekitar 33 juta ton dari petani Indonesia. Produksi beras meningkat dan sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional,” ungkap Kharis.

Ia juga menyoroti peningkatan signifikan produksi jagung, terutama karena tingginya permintaan untuk pakan ternak. “Ini tentu memberikan dampak baik bagi petani. Mereka tidak hanya lebih sejahtera, tetapi juga lebih percaya diri menghadapi pasar,” tambahnya.

Namun, Kharis mengingatkan bahwa keberhasilan di sektor beras dan jagung tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai, komoditas penting yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe.

“Ini ironis, mengingat konsumsi tempe sangat tinggi di Indonesia. Kedelai masih kita impor dalam jumlah besar karena produsen tahu dan tempe merasa kedelai lokal tidak bisa mengembang,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Kharis menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah peneliti dari perguruan tinggi guna mengembangkan benih kedelai unggul lokal yang dapat dibudidayakan secara luas dan memenuhi kebutuhan industri.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Diperlukan pula regulasi yang kuat serta kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.

“Kedaulatan pangan adalah soal keberlanjutan. Kita butuh ekosistem yang mendukung dari hulu ke hilir—dari petani, teknologi, pasar, hingga kebijakan,” tegasnya.

Dialog ini menjadi bagian dari upaya MPM PWM Jawa Tengah dalam memperkuat peran strategis Muhammadiyah dalam isu-isu pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pangan dan pertanian

kontributor : Kamal Pemalang. Peserta dari Pekalongan, Islah Milono Ketua MPM LH PDM Kab. Pekalongan