Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Berisiko, IMM Pekalongan Ingatkan Bahaya Birokrasi Berlapis

Wacana Polri di Bawah Kementerian Dinilai Berisiko, IMM Pekalongan Ingatkan Bahaya Birokrasi Berlapis

oleh : Muhammad Haidar

muhammadiyahpekalongan.or.id  – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan Raya menilai wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di bawah kementerian tertentu sebagai langkah yang berisiko dan berpotensi melemahkan efektivitas sistem keamanan nasional.

Ketua PC IMM Pekalongan Raya, Muhammad Haidar, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian justru dapat menimbulkan birokrasi berlapis yang memperpanjang rantai komando dan memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat dan persoalan keamanan yang membutuhkan respons cepat.

Menurut Haidar, Polri seharusnya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar kejelasan rantai komando nasional tetap terjaga. Ia menilai posisi tersebut bukan hanya soal struktur organisasi, tetapi bagian dari kesepakatan reformasi sektor keamanan pasca-Reformasi 1998.

“Dalam kondisi bangsa yang menghadapi tantangan keamanan, politik, dan sosial yang kompleks, negara membutuhkan institusi kepolisian yang bekerja cepat, tegas, dan tidak terhambat prosedur birokrasi yang panjang,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa memindahkan Polri ke bawah kementerian berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan sektoral yang dapat mengganggu profesionalisme institusi kepolisian. Menurutnya, Polri harus fokus pada fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik, bukan terjebak dalam dinamika birokrasi internal pemerintahan.

Lebih lanjut, Haidar menekankan bahwa persoalan utama dalam tata kelola keamanan nasional saat ini bukan sekadar soal struktur, melainkan kejelasan komunikasi dan koordinasi antar lembaga negara. Lemahnya komunikasi dinilai dapat memicu tumpang tindih kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

IMM Pekalongan Raya, lanjut Haidar, memberikan dukungan kritis terhadap Polri yang berada di bawah Presiden. Dukungan tersebut disertai dengan tuntutan agar Polri tetap menjunjung tinggi profesionalisme, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda harus dilibatkan sebagai mitra kritis dalam mengawal reformasi institusi, demokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Negara yang kuat tidak hanya ditopang oleh institusi keamanan yang solid, tetapi juga oleh kepemimpinan yang tegas, komunikasi yang jelas, dan kepercayaan publik yang terjaga,” pungkasnya.